Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama BASARNAS diawali dengan adanya penyebutan "Black Area" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR.
Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional ICAO (International Civil Aviation Organization). Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia.
Sebagai konsekwensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1955 tentang Penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR. Panitia teknis mempunyai tugas pokok untuk membentuk Badan Gabungan SAR, menentukan pusat-pusat regional serta anggaran pembiayaan dan materil.
Sebagai negara yang merdeka, tahun 1959 Indonesia menjadi anggota International Maritime Organization (IMO). Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ICAO dan IMO tersebut, tugas dan tanggung jawab SAR semakin mendapat perhatian. Sebagai negara yang besar dan dengan semangat gotong royong yang tinggi, bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia international yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran.
Dari pengalaman-pengalaman tersebut diatas, maka timbul pemikiran bahwa perlu diadakan suatu organisasi SAR Nasional yang mengkoordinir segala kegiatan-kegiatan SAR dibawah satu komando. Untuk mengantisipasi tugas-tugas SAR tersebut, maka pada tahun 1968 ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.20/I/2-4 mengenai ditetapkannya Tim SAR Lokal Jakarta yang pembentukannya diserahkan kepada Direktorat Perhubungan Udara. Tim inilah yang akhirnya menjadi embrio dari organisasi SAR Nasional di Indonesia yang dibentuk kemudian.
Pada tahun 1968 juga, terdapat proyek South East Asia Coordinating Committee on Transport and Communications, yang mana Indonesia merupakan proyek payung (Umbrella Project) untuk negara-negara Asia Tenggara. Proyek tersebut ditangani oleh US Coast Guard(Badan SAR Amerika), guna mendapatkan data yang diperlukan untuk rencana pengembangan dan penyempurnaan organisasi SAR di Indonesia.
Kesimpulan dari tim tersebut adalah :
- Perlu kesepakatan antara departemen - departemen yang memiliki fasilitas dan peralatan;
- Harus ada hubungan yang cepat dan tepat antara pusat-pusat koordinasi dengan pusat fasilitas SAR;
- Pengawasan lalu lintas penerbangan dan pelayaran perlu diberi tambahan pendidikan SAR;
- Bantuan radio navigasi yang penting diharapkan untuk pelayaran secara terus menerus.
Dalam kegiatan survey tersebut, tim US Coast Guard didampingi pejabat - pejabat sipil dan militer dari Indonesia, tim dari Indonesia membuat kesimpulan bahwa :
- Instansi pemerintah baik sipil maupun militer sudah mempunyai unsur yang dapat membantu kegiatan SAR, namun diperlukan suatu wadah untuk menghimpun unsur-unsur tersebut dalam suatu sistem SAR yang baik. Instansi-instansi berpotensi tersebut juga sudah mempunyai perangkat dan jaringan komunikasi yang memadai untuk kegiatan SAR, namun diperlukan pengaturan pemanfaatan jaringan tersebut.
- Personil dari instansi berpotensi SAR pada umumnya belum memiliki kemampuan dan keterampilan SAR yang khusus, sehingga perlu pembinaan dan latihan.
Peralatan milik instansi berpotensi SAR tersebut bukan untuk keperluan SAR, walaupun dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun diperlukan standardisasi peralatan.
Hasil survey akhirnya dituangkan pada "Preliminary Recommendation" yang berisi saran-saran yang perlu ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan suatu organisasi SAR di Indonesia.
PERKEMBANGAN ORGANISASI BASARNAS
Berdasarkan hasil survey tersebut ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang pembentukan Badan SAR Indonesia (BASARI). Adapun susunan organisasi BASARI terdiri dari :
- Unsur Pimpinan
- Pusat SAR Nasional (Pusarnas)
- Pusat-pusat Koordinasi Rescue (PKR)
- Sub-sub Koordinasi Rescue (SKR)
- Unsur-unsur SAR
Pusarnas merupakan unit Basari yang bertanggungjawab sebagai pelaksana operasional kegiatan SAR di Indonesia. Walaupun dengan personil dan peralatan yang terbatas, kegiatan penanganan musibah penerbangan dan pelayaran telah dilaksanakan dengan hasil yang cukup memuaskan, antara lain Boeing 727-PANAM tahun 1974 di Bali dan operasi pesawat Twinotter di Sulawesi yang dikenal dengan operasi Tinombala.
Secara perlahan Pusarnas terus berkembang dibawah pimpinan (alm) Marsma S. Dono Indarto. Dalam rangka pengembangan ini pada tahun 1975 Pusarnas resmi menjadi anggota NASAR (National Association of SAR) yang bermarkas di Amerika, sehingga Pusarnas secara resmi telah terlibat dalam kegiatan SAR secara internasional. Tahun berikutnya Pusarnas turut serta dalam kelompok kerja yang melakukan penelitian tentang penggunaan satelit untuk kepentingan kemanusiaan (Working Group On Satelitte Aided SAR) dari International Aeronautical Federation.
Bersamaan dengan pengembangan Pusarnas tersebut, dirintis kerjasama dengan negara-negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia, dan Australia.
Untuk lebih mengefektifkan kegiatan SAR, maka pada tahun 1978 Menteri Perhubungan selaku kuasa Ketua Basari mengeluarkan Keputusan Nomor 5/K.104/Pb-78 tentang penunjukkan Kepala Pusarnas sebagai Ketua Basari pada kegiatan operasi SAR di lapangan. Sedangkan untuk penanganan SAR di daerah dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan IM 4/KP/Phb-78 untuk membentuk Satuan Tugas SAR di KKR (Kantor Koordinasi Rescue).
Untuk efisiensi pelaksanaan tugas SAR di Indonesia, pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1979, Pusarnas yang semula berada dibawah Basari, dimasukkan kedalam struktur organisasi Departemen Perhubungan dan namanya diubah menjadi Badan SAR Nasional (BASARNAS).
Dengan diubahnya Pusarnas menjadi Basarnas, Kepala Pusarnas yang semula esselon II menjadi Kepala Basarnas esselon I. Demikian juga struktur organisasinya disempurnakan dan Kabasarnas membawahi 3 pejabat esselon II. Dalam perkembangannya keluar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 80 tahun 1998 tentang Organisasi Tata Kerja Basarnas, yang salah satu isinya mengenai pejabat esselon II di Basarnas, yaitu :
- Sekretaris Badan;
- Kepala Pusat Bina Operasi;
- Kepala Pusat Bina Potensi;
Adanya organisasi SAR akan memberikan rasa aman dalam penerbangan dan pelayaran. Sejalan dengan perkembangan moda transportasi serta kemajuan IPTEK di bidang transportasi, maka mobilitas manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam lingkup nasional maupun internasional mempunyai resiko yang tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan yang menimpa pengguna jasa transportasi darat, laut dan udara. Penerbangan dan pelayaran internasional yang melintasi wilayah Indonesia membutuhkan jaminan tersedianya penyelenggaraan SAR apabila mengalami musibah di wilayah Indonesia. Tanpa adanya hal itu maka Indonesia akan dikategorikan sebagai " black area " untuk penerbangan dan pelayaran. Status "black area" dapat berpengaruh negatif dalam hubungan ekonomi dan politik Indonesia secara internasional. Terkait dengan maslah tersebut, Badan SAR Nasional sebagai instansi resmi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang SAR ikut mempunyai andil yang besar dalam menjaga citra Indonesia sebagai daerah yang aman untuk penerbangan dan pelayaran. Dengan citra yang baik tersebut diharapkan arus transportasi akan dapat bejalan dengan lancar dan pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia.
Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa SAR dan adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti perkembangan IPTEK, maka organisasi SAR di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Organisasi SAR di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan SAR kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur bahwa Pelaksanaan SAR (yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya) dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tsb, Basarnas saat ini sedang berusaha mengembangkan organisasinya sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai upaya menyelenggarakan pelaksanaan SAR yang efektif, efisien, cepat, handal, dan aman.
Berdasarkan kajian dan analisa kelembagaan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan tugas yang lebih besar, pada Tahun 2007 dilakukan perubahan Kelembagaan dan Organisasi BASARNAS menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yang diatur secara resmi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional. Sebagai LPND, BASARNAS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Pada Perkembangannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2009, sebutan LPND berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), sehingga BASARNAS pun berubah menjadi BASARNAS (LPNK).
Sebagai LPNK, BASARNAS secara bertahap melepaskan diri dari struktur Kementerian Perhubungan. Namun hingga Tahun 2009, pembinaan administratif dan teknis pelaporan masih melalui Kementerian Perhubungan. Selanjutnya per Tahun 2007 BASARNAS (LPNK) akan langsung bertanggung jawab ke Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg).
Sejarah
Kantor Search And Rescue (SAR) Tanjungpinang dahulunya bernama Kantor Sub Koodinasi Rescue (SKR) Tanjungpinang yang berdiri pada tahun 1982 yang diawali dengan adanya penerimaan pegawai sejumlah 3 (tiga) orang. Berdirinya SKR di Tanjungpinang tidak lepas dari adanya regulasi pemerintah yaitu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang Badan SAR Indonesia ( BASARI) yang pelaksanaan operasional di lapangan - Sejarah
Dasar Pemikiran pembentukan Kantor SAR Tanjung Pinang:
a. Ramainya lalu lintas baik laut maupun udara di wilayah Kepulauan Riau ini sehingga besar kemungkinan akan terjadinya kecelakaan lalu lintas udara/ laut.
b. Luasnya laut ganasnya alam meliputi daerah Kepulauan Riau sehingga sering menimbulkan bahaya.
c. Kemampuan yang masih terbatas dalam melayani perkembangan teknologi alat angkut serta volume kegiatan angkutan yang meningkat menyebabkan naiknya frequensi kecelakaan di laut maupun udara, di samping pengaruh daripada faktor-faktor alamiah lainnya.
d. Terbatasnya personil dan material yang dapat dipergunakan untuk SAR.
e. Perlunya di Tanjungpinang di bentuk SKR baru untuk mengkoordinir personil dan material yang sangat terbatas untuk dapat dipergunakan secara efektif dan efisien.
f. Ketentuan prosedure-prosedure operasi untuk kelanjutan Search and Rescue (SAR) di Selat Malaka dan daerah perbatasan Kalimantan/ Serawak dan Sabah.
Kantor Search And Rescue (SAR) Tanjungpinang dahulunya bernama Kantor Sub Koordinasi Rescue (SKR) Tanjungpinang yang berdiri pada tahun 1982 yang diawali dengan adanya penerimaan pegawai sebanyak 3 (tiga) orang. Berdirinya SKR di Tanjungpinang tidak terlepas dari adanya regulasi pemerintah yaitu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang Badan SAR Indonesia (BASARI) yang pelaksanaan operasional di lapangan diserahkan kepada PUSARNAS ( Pusat SAR Nasional) diketuai oleh seorang pejabat di Departemen Perhubungan pada saat itu. Kemudian pada tahun 1980 berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 / OT. 002 / Phb - 80 dan KM 164 / OT. 002 / Phb - 80 , tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, PUSARNAS menjadi BADAN SAR NASIONAL ( BASARNAS )
Pada awal berdirinya Sub Koordinasi Rescue (SKR) dalam menjalankan tugas operasionalnya berlokasi di gedung Markas Komando Daerah Angkatan Laut - II ( MAKO DAERAL - II ) yang sekarang menjadi Markas Pangkalan Utama TNI - AL ( MAKO LANTAMAL - IV ) Tanjungpinang. SKR Tanjungpinang pada saat itu di kepalai oleh pejabat atau perwira TNI - AL non divinitif atau yang disebut PJS ( Pejabat Sementara ). Sebagai PJS Kepala SKR Pertama adalah seorang berpangkat Letnan Kolonel TNI - AL yang bernama TRI HERDONO. Jabatan beliau dalam kesatuannya sebagai Assisten Staf Operasi ( ASOPS ) DAERAL - II.
Seiring berjalannya waktu dan adanya perkembangan / perubahan struktur organisasi BASARNAs juga akan berdampak pada Unit Pelaksanaan Teknis ( UPT ) dibawahnya, maka pada tahun 1998 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 80 tahun 1998, tentang Organisasi dan Tata Kerja BASARNAS dan KM. Nomor 81 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan tersebut maka penyebutan Sub Koordinasi Rescue ( SKR ) Tanjungpinang berubah menjadi Kantor SAR Tanjungpinang.
Kemudian pada tahun 2011 strukutur organisasi BASARNAS diadakan perubahan sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan KM. Nomor 24 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue (SAR) . Terakhir berdasarkan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2007 BASARNAS ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Presiden Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan ditetapkannya BADAN SAR NASIONAL sebagai LPND, maka melalui Peraturan BADAN SAR NASINAL Nomor. PK 15 Tahun 2011 Kantor Search and Rescue Tanjungpinang berklasifikasi B dan memiliki 3 (Tiga) Unit POS SAR Yaitu :
- POS SAR NATUNA
- POS SAR TANJUNG BALAI KARIMUN
- POS SAR BATAM
Adapuj pergantiaan PJS Kepala / Pimpinan oleh Perwira TNI - AL dimulai berdirinya SKR tahun 1982 hingga menjadi Kantor SAR Tanjungpinang yang terdiri dari :
No Nama Pangkat Jabatan
1. Tri Herdono Letkol Laut ASOPS DAERAL II
2. Muhammad Yusuf Letkol Laut ASOPS LANTAMAL TPI
3. I Gede Sugithe Letkol Laut ASOPS LANTAMAL TPI
4. Umar Letkol Laut ASOPS LANTAMAL TPI
5. Adurrachman Kolonel Laut DAN LANAL TPI
6. Soekoyo Kolonel Laut DAN LANAL TPI
7. Waroyo Kolonel Laut DAN LANAL TPI
8. Bambang Susilo Letkol Laut DAN LANUDAL
9. Syamsumar Hadianto Kolonel Laut DAN SATUDARMA TPI
10. Dick Heng Wabiser Kolonel Laut DAN SATUDARMA TPI
11. Gunadi Kolonel Laut DAN SATUDARMA TPI
12. Halomoan Sipahutar Kolonel Laut DAN SATUDARMA TPI
13. Untung Suropati Kolonel Laut DAN SATUDARMA TPI
14. Rudi Kolonel Laut DAN SATUDARMA TPI
15. Bambang Susilo Kolonel Laut DAN SATUDARMA TPI
16. Trikora Hardjo Kolonel Laut DAN SATUDARMA TPI
17. Dodi Hermawan Kolonel Laut DAN SATUDARMA TPI
18. Subaryoto Kolonel Laut DAN SATUDARMA TPI
19. Dadun Kohar Kolonel Laut DAN SATUDARMA TPI
21. R. Bambang Subagyo S.Sos Kepala Kantor SAR TPI KAKAN SAR TPI
22. Anggit S Mulyo S.S., M.M Kepala Kantor SAR TPI KAKAN SAR TPI
22. Anggit S Mulyo S.S., M.M Kepala Kantor SAR TPI KAKAN SAR TPI
Perubahan pimpinan / Kepala Kantor Tanjungpinang dari Militer kepada Sipil terjadi pada bulan Mei 2009, dimana pada saat itu yang semula Pimpinan / Kepala Kantor SAR Tanjungpinang dijabat rangkap oleh Komandan Satuan Udara TNI - AL wilayah Barat (SATUDARMABAR) di Tanjungpinang dari Kolonel Dadun Kohar diserahkan kepada R. Bambang Subagyo S.Sos sebagai Kepala Kantor SAR Tanjungpinang Pertama yang dari PNS Badan SAR Nasional yang jabatan sebelumnya adalah Kepala Seksi Latihan di Badan SAR Nasional. Pada Tahun 2012 R. Bambang Subagyo S.Sos telah masuk masa purnabakti sehingga Kepala Kantor SAR Tanjungpinang saat ini dijabat oleh Anggit S Mulyo S.S., M.M dari Badan SAR Nasional.
